Sejak 1 Januari 2025, perusahaan swasta di Indonesia diwajibkan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), yang menggantikan kerangka SAK ETAP sebelumnya. SAK EP memperkenalkan pengakuan pajak tangguhan, pengukuran nilai wajar untuk properti investasi, dan laporan keuangan yang terstruktur untuk dapat dibandingkan dengan standar internasional. Pada saat yang sama, sistem Coretax menghubungkan data pembukuan Anda langsung ke administrasi perpajakan nasional secara real time. XPND menyusun laporan keuangan dan memelihara catatan pembukuan yang memenuhi kedua standar tersebut secara bersamaan. <\/p>\n\n\n\n
Celah akuntansi dan pembukuan jarang muncul dalam operasional rutin. Masalah baru terlihat ketika bank meminta laporan keuangan yang telah diaudit, ketika pemeriksaan pajak dipicu, atau ketika perusahaan mempersiapkan transaksi investasi dan angkanya tidak tahan terhadap pengawasan.<\/p>\n\n\n\n
Perusahaan Anda telah menyiapkan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP, yang digantikan oleh SAK EP efektif 1 Januari 2025. Transisi ini bukan sekadar perubahan nama. SAK EP mensyaratkan penyajian kembali retrospektif untuk periode komparatif, pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan yang tidak dipersyaratkan SAK ETAP, serta pengukuran nilai wajar untuk properti investasi dan aset biologis apabila berlaku. Perusahaan yang terus menggunakan catatan berbasis SAK ETAP setelah 2025 sedang menyiapkan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi Indonesia yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n
Catatan pembukuan Anda dan data Coretax tidak direkonsiliasi. Berdasarkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang diatur oleh PMK No. 81 Tahun 2024, setiap faktur pajak, bukti potong, dan catatan pembayaran tersimpan dalam buku besar Taxpayer Account Management milik pemerintah. Ketika angka dalam buku besar Anda tidak sesuai dengan yang telah dicatat Coretax dari mitra bisnis, ketidaksesuaian tersebut muncul sebagai anomali dalam mesin risiko DJP sebelum pelaporan berikutnya.<\/p>\n\n\n\n
Perusahaan Anda adalah PT PMA dengan kewajiban pelaporan kepada induk asing. Laporan keuangan yang disiapkan untuk tujuan statutori Indonesia mengikuti SAK EP. Laporan konsolidasi yang dipersyaratkan induk mengikuti IFRS atau GAAP lokal dari yurisdiksi induk. Merekonsiliasi dua kerangka tersebut, mengonversi penyajian mata uang fungsional, dan mengelola transaksi antar perusahaan dengan benar di kedua set catatan memerlukan pendekatan akuntansi dua kerangka yang sebagian besar tim keuangan internal tidak dirancang untuk memberikannya.<\/p>\n\n\n\n
Perusahaan Anda mendekati pengajuan pinjaman bank dan laporan keuangan menunjukkan ekuitas yang jauh di bawah nilai pasar aset. Berdasarkan SAK EP, properti investasi dapat diukur pada nilai wajar jika dapat ditentukan tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Melanjutkan pencatatan properti investasi pada harga perolehan historis ketika nilai wajar akan meningkatkan neraca secara substansial adalah pilihan kebijakan, tetapi mungkin bukan pilihan yang tepat untuk tujuan pembiayaan Anda.<\/p>\n\n\n\n
Pembukuan selama ini dikelola oleh seorang tenaga pembukuan individual tanpa bagan akun yang terstruktur atau proses tinjauan. Catatan tidak siap diaudit, rekonsiliasi PPN belum dilakukan, dan penutupan akhir tahun belum pernah menghasilkan set laporan keuangan lengkap yang mencakup laporan laba rugi komprehensif, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas sebagaimana dipersyaratkan SAK EP.<\/p>\n\n\n\n
Ceritakan seperti apa pengaturan akuntansi Anda saat ini dan apa yang perlu dilakukannya. Kami akan menilai apakah sudah sesuai dengan kebutuhan<\/a>.<\/p>\n\n\n\n SAK EP yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) berlaku efektif 1 Januari 2025 dan menggantikan SAK ETAP. SAK EP didasarkan pada standar IFRS untuk Usaha Kecil dan Menengah atau IFRS for SMEs yang diadaptasi untuk kondisi Indonesia.<\/p>\n\n\n\n Perubahannya bukan sekadar kosmetik. SAK EP memperkenalkan beberapa perlakuan akuntansi yang tidak diatur atau dilarang oleh SAK ETAP.<\/p>\n\n\n\n Pajak tangguhan kini diwajibkan.<\/strong> SAK ETAP tidak mensyaratkan pengakuan pajak tangguhan. SAK EP mewajibkan pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer antara nilai tercatat aset atau liabilitas dalam laporan keuangan dan dasar pajaknya. Untuk perusahaan dengan aset tetap signifikan, provisi, atau kewajiban imbalan kerja, posisi pajak tangguhan dapat secara material memengaruhi ekuitas dan laba yang dilaporkan.<\/p>\n\n\n\n Pengukuran nilai wajar untuk properti investasi.<\/strong> Berdasarkan SAK ETAP, properti investasi dicatat pada harga perolehan historis. SAK EP mengizinkan pengukuran pada nilai wajar ketika ini dapat ditentukan tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Bagi perusahaan yang memiliki properti komersial, perubahan ini dapat secara signifikan mengubah penyajian neraca dan memengaruhi pengakuan ekuitas maupun pendapatan.<\/p>\n\n\n\n Laporan keuangan konsolidasi.<\/strong> SAK ETAP mensyaratkan perusahaan induk menggunakan metode ekuitas untuk anak perusahaan. SAK EP mensyaratkan penyusunan laporan keuangan konsolidasi ketika hubungan induk-anak perusahaan ada. Ini adalah perubahan struktural, bukan sekadar penyesuaian, dan mengubah cara posisi keuangan grup disajikan kepada pengguna eksternal.<\/p>\n\n\n\n Penghasilan komprehensif lain.<\/strong> SAK EP memperkenalkan konsep penghasilan komprehensif lain, artinya item tertentu termasuk surplus revaluasi dan selisih kurs penjabaran melewati laporan laba rugi dan diakui langsung dalam ekuitas. Laporan laba rugi menjadi laporan laba rugi komprehensif.<\/p>\n\n\n\n Penyajian kembali retrospektif.<\/strong> Penerapan pertama kali SAK EP mengharuskan penyajian kembali angka periode komparatif seolah SAK EP selalu diterapkan, dengan beberapa pengecualian yang diizinkan. Artinya angka komparatif 2024 dalam laporan keuangan SAK EP 2025 akan berbeda dari angka yang muncul dalam laporan keuangan SAK ETAP 2024.<\/p>\n\n\n\n Tidak yakin apa arti transisi SAK EP bagi struktur aset dan liabilitas spesifik perusahaan Anda? XPND dapat memandu Anda<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Coretax mengubah hubungan antara pembukuan dan kepatuhan pajak. Dalam sistem sebelumnya, pembukuan dan pelaporan pajak sebagian besar merupakan proses terpisah yang direkonsiliasi saat pelaporan. Dalam Coretax, data pajak mengalir secara real time.<\/p>\n\n\n\n Setiap faktur pajak yang diterbitkan dan diterima dicatat dalam buku besar Taxpayer Account Management yang dikelola oleh DJP. Setiap bukti potong dicatat terhadap pemotong dan penerima. Setiap pembayaran dicocokkan dengan kewajiban yang terutang.<\/p>\n\n\n\n Sistem pembukuan yang siap Coretax memelihara catatan yang dapat direkonsiliasi terhadap buku besar Taxpayer Account Management kapan saja, bukan hanya saat pelaporan. Ini berarti bagan akun harus terstruktur untuk menangkap dimensi data yang dilacak Coretax: NPWP dan NIK mitra bisnis untuk orang pribadi, tanggal transaksi yang selaras dengan tanggal faktur pajak, dan perlakuan PPN yang diklasifikasikan dengan benar di tingkat transaksi.<\/p>\n\n\n\n Ketika buku besar dan data Coretax berbeda, ketidaksesuaian tidak menunggu pelaporan berikutnya. Ketidaksesuaian muncul dalam sistem penilaian risiko DJP dan dapat memicu SP2DK sebelum perusahaan menyadari ada masalah.<\/p>\n\n\n\n XPND merancang bagan akun dan proses pembukuan dari awal untuk menghasilkan catatan yang dapat direkonsiliasi terhadap Coretax kapan saja, sehingga perbedaan diidentifikasi dan dikoreksi dalam siklus bulanan daripada ditemukan saat proses pengawasan.<\/p>\n\n\n\n Bagi perusahaan yang dimiliki asing di Indonesia, pembukuan melayani dua kepentingan secara bersamaan: persyaratan pelaporan statutori Indonesia dan persyaratan konsolidasi grup dari induk asing.<\/p>\n\n\n\n Laporan keuangan statutori Indonesia harus sesuai dengan SAK EP mulai 2025. Laporan keuangan konsolidasi grup biasanya mengikuti IFRS atau GAAP negara asal induk. Kedua kerangka berbeda dalam area tertentu termasuk akuntansi sewa, klasifikasi instrumen keuangan, provisi imbalan kerja, dan pajak tangguhan.<\/p>\n\n\n\n XPND mengelola persyaratan dua kerangka dengan memelihara catatan pembukuan yang memenuhi persyaratan SAK EP Indonesia sekaligus menyiapkan jadwal penyesuaian dan dokumentasi rekonsiliasi yang diperlukan untuk proses konsolidasi induk. Persyaratan dokumentasi transfer pricing, yang menentukan dasar arm’s length untuk transaksi antar perusahaan, berdampingan dengan fungsi pembukuan dan harus konsisten dengan nilai transaksi yang dicatat.<\/p>\n\n\n\n Untuk perusahaan yang menerima tagihan biaya manajemen, aliran royalti, atau pinjaman antar perusahaan dari entitas induk, perlakuan pembukuan harus konsisten dengan dasar yang didokumentasikan untuk tagihan tersebut dan harus tahan terhadap pengawasan dari otoritas pajak Indonesia maupun auditor induk.<\/p>\n\n\n\n Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi PT secara hukum diwajibkan memelihara pembukuan yang benar dan menyusun laporan keuangan tahunan untuk mendapat persetujuan pemegang saham. Ini adalah kewajiban hukum, bukan pilihan.<\/p>\n\n\n\n Di luar kewajiban hukum minimum, kualitas laporan keuangan secara langsung memengaruhi kemampuan perusahaan mengakses pembiayaan bank, menarik investasi, dan mempertahankan posisi pajaknya. Neraca yang secara akurat mencerminkan nilai aset berdasarkan ketentuan nilai wajar SAK EP, laporan arus kas yang mengklasifikasikan aktivitas operasi dan investasi dengan benar, serta pengungkapan catatan yang membahas transaksi pihak berelasi dan liabilitas kontinjensi sesuai SAK EP adalah dokumen yang secara material berbeda dari yang disusun berdasarkan standar SAK ETAP lama.<\/p>\n\n\n\n Bagi perusahaan yang mempersiapkan transaksi ekuitas, akuisisi, atau fasilitas pinjaman, laporan keuangan adalah dokumen uji tuntas utama. XPND menyiapkan laporan keuangan sebagai dokumen yang dibangun untuk tahan terhadap pengawasan eksternal dari bank, investor, dan otoritas pajak, bukan sekadar untuk memenuhi persyaratan penutupan tahunan.<\/p>\n\n\n\nApa yang Berubah di Bawah SAK EP dan Mengapa Ini Memengaruhi Laporan Keuangan Anda Sekarang<\/h2>\n\n\n\n
Pembukuan Siap Coretax: Apa yang Sebenarnya Diperlukan<\/h2>\n\n\n\n
Akuntansi Antar Perusahaan untuk PT PMA dan Struktur Grup<\/h2>\n\n\n\n
Laporan Keuangan sebagai Alat Bisnis, Bukan Sekadar Output Kepatuhan<\/h2>\n\n\n\n