Sejak Agustus 2024, pelaporan kepemilikan saham di Indonesia tidak lagi didasarkan pada jumlah saham, melainkan pada hak suara yang valid. Sejak Desember 2024, tenggat pengungkapan informasi material diperketat berdasarkan POJK No. 45 Tahun 2024. Bagi perusahaan yang tercatat di bursa, kedua perubahan ini berarti fungsi corporate secretary kini menanggung beban teknis yang lebih tinggi dari kapasitas sebagian besar tim yang ada. XPND mendukung corporate secretary perusahaan publik Indonesia dengan infrastruktur kepatuhan presisi yang dituntut regulasi ini. <\/p>\n\n\n\n
Kegagalan kepatuhan dalam tata kelola pasar modal tidak selalu bermula dari keputusan kebijakan, melainkan dari perhitungan yang dilakukan dengan benar berdasarkan kerangka lama tetapi kini keliru berdasarkan kerangka baru. <\/p>\n\n\n\n
Pelaporan kepemilikan saham Anda masih dihitung berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Sejak POJK No. 4 Tahun 2024 berlaku efektif 28 Agustus 2024, kewajiban pelaporan dipicu oleh perubahan persentase hak suara yang valid, bukan perubahan jumlah saham. Saham treasury dikecualikan dari penyebut. Pembulatan diterapkan ke bawah. Perubahan yang tidak perlu dilaporkan berdasarkan regulasi sebelumnya mungkin kini wajib dilaporkan, dan perubahan yang tampak material berdasarkan perhitungan lama mungkin tidak lagi memerlukan pelaporan. Menjalankan kedua kerangka secara bersamaan tanpa proses verifikasi yang sistematis adalah sumber kesalahan pelaporan paling umum saat ini.<\/p>\n\n\n\n
Perusahaan Anda memiliki pemegang saham utama yang telah menjaminkan saham tetapi penjaminan tersebut belum dilaporkan secara resmi ke OJK. Berdasarkan POJK No. 4 Tahun 2024, setiap pembebanan 5 persen atau lebih dari total saham dengan hak suara yang valid wajib dilaporkan ke OJK dalam lima hari kerja sejak penjaminan dilaksanakan. Kewajiban ini terutama ada pada pemegang saham, tetapi corporate secretary memainkan peran kritis dalam memastikan perusahaan mengetahui aktivitas penjaminan dan kewajiban pengungkapan yang dipicunya terpenuhi. Penjaminan yang tidak dilaporkan dan kemudian berujung pada penjualan paksa menciptakan peristiwa perubahan kendali yang datang tanpa pemberitahuan regulasi sebelumnya.<\/p>\n\n\n\n
Anda mengetahui fakta material yang memengaruhi perusahaan dan mengungkapkannya dua hari kerja kemudian, sesuai regulasi sebelumnya. Tapi itu sudah berubah. Berdasarkan POJK No. 45 Tahun 2024, berlaku efektif 31 Desember 2024, tenggat pengungkapan untuk informasi material telah berubah. Memahami dengan tepat kategori informasi mana yang masuk dalam tenggat baru dan mana yang mempertahankan kerangka waktu sebelumnya memerlukan pemetaan yang cermat terhadap regulasi yang diperbarui, dan proses internal untuk menyetujui pengungkapan mungkin tidak cukup cepat untuk mendukung jendela waktu yang lebih pendek.<\/p>\n\n\n\n
Rapat Umum Pemegang Saham yang akan datang memiliki pemegang saham yang merupakan pihak afiliasi, direksi, komisaris, atau pemegang saham pengendali yang hak suaranya dikecualikan dari perhitungan kuorum tertentu dalam kerangka RUPS independen. Berdasarkan peraturan pasar modal Indonesia, kategori pemegang saham tertentu tidak dapat memberikan suara pada agenda tertentu, termasuk transaksi afiliasi dan resolusi RUPS independen. Jika proses verifikasi pra-RUPS tidak mengidentifikasi dengan benar pemegang saham mana yang masuk dalam kategori dikecualikan, perhitungan kuorum akan tidak akurat, yang mengekspos resolusi RUPS pada gugatan hukum.<\/p>\n\n\n\n
Persentase saham beredar publik perusahaan Anda terus menurun. POJK No. 3 Tahun 2022 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas mensyaratkan persentase saham beredar publik minimum 7,5 persen. Pemantauan persentase ini secara berkelanjutan, bukan berkala, kini menjadi ekspektasi, karena berdasarkan POJK No. 45 Tahun 2024, BEI kini dapat menerbitkan perintah delisting langsung setelah 24 bulan berturut-turut suspensi tanpa harus menunggu OJK bertindak terlebih dahulu. Jendela antara munculnya masalah persentase saham publik dan delisting paksa kini lebih sempit dari sebelumnya.<\/p>\n\n\n\n
Ceritakan situasi mana yang berlaku untuk perusahaan Anda. Kami akan mengases eksposur Anda saat ini<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Dua regulasi yang berlaku pada 2024 secara fundamental mengubah beban teknis pada corporate secretary perusahaan publik Indonesia.<\/p>\n\n\n\n POJK No. 4 Tahun 2024 tentang Pelaporan Kepemilikan Saham<\/strong>, berlaku efektif 28 Agustus 2024, menggantikan POJK No. 11 Tahun 2017. Perubahan intinya ada pada cara kepemilikan dihitung dan kapan pelaporan dipicu.<\/p>\n\n\n\n Berdasarkan kerangka sebelumnya, pelaporan diperlukan untuk setiap perubahan kepemilikan sebesar 0,5 persen atau lebih dari total saham yang diterbitkan. Berdasarkan POJK No. 4 Tahun 2024, dasar perhitungan adalah hak suara yang valid, bukan total saham. Saham treasury yang dimiliki perusahaan dikecualikan dari penyebut. Pemicunya kini adalah perubahan pada bilangan bulat sebelum titik desimal ketika dihitung berdasarkan dasar baru ini. Perubahan dari 6,1 persen menjadi 6,99 persen bukan merupakan peristiwa yang wajib dilaporkan karena bilangan bulatnya tetap 6. Perubahan dari 6,1 persen menjadi 7 persen adalah peristiwa yang wajib dilaporkan karena bilangan bulatnya berubah.<\/p>\n\n\n\n POJK No. 4 Tahun 2024 juga memperkenalkan kewajiban baru untuk melaporkan aktivitas penjaminan saham. Setiap pemegang saham yang membebani 5 persen atau lebih dari total saham dengan hak suara yang valid wajib melaporkan ini ke OJK dalam lima hari kerja. Perubahan persentase saham yang dijaminkan yang mengubah bilangan bulat juga wajib dilaporkan. Begitu portal pelaporan elektronik OJK beroperasi, tenggat akan dipersingkat menjadi tiga hari kerja.<\/p>\n\n\n\n POJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik<\/strong>, berlaku efektif 31 Desember 2024, menggantikan beberapa regulasi sebelumnya dan memperkenalkan beberapa perubahan yang relevan untuk operasional corporate secretary.<\/p>\n\n\n\n Regulasi ini memperbarui kewajiban pengungkapan dan proses di mana OJK dan BEI dapat mengambil tindakan terhadap perusahaan yang tidak patuh. BEI kini dapat menerbitkan perintah delisting langsung untuk perusahaan publik mana pun yang sahamnya telah disuspensi selama 24 bulan berturut-turut akibat gagal memenuhi persyaratan pencatatan, tanpa perlu meminta perintah OJK terlebih dahulu. Perusahaan wajib mengumumkan agenda RUPS untuk perubahan status dari perusahaan publik menjadi perusahaan tertutup dalam 30 hari sejak perintah delisting.<\/p>\n\n\n\n Tidak yakin bagaimana proses Anda saat ini selaras dengan kedua regulasi ini? XPND dapat menjalankan asesmen kesenjangan kepatuhan<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Peralihan dari jumlah saham ke hak suara yang valid sebagai dasar pelaporan kepemilikan bukan sekadar perubahan formula. Ini mengubah transaksi mana yang wajib dilaporkan dan kapan, menciptakan situasi di mana transaksi yang sama mungkin atau mungkin tidak memicu kewajiban pelaporan tergantung pada persentase kepemilikan yang tepat.<\/p>\n\n\n\n Untuk perusahaan dengan struktur kepemilikan yang kompleks, beberapa kelas saham dengan hak suara, atau posisi saham treasury yang signifikan, dasar perhitungan baru memerlukan proses verifikasi yang berjalan sebelum setiap potensi peristiwa pelaporan, bukan setelahnya. Berdasarkan POJK No. 4 Tahun 2024, tenggat lima hari kerja untuk pelaporan diukur sejak tanggal transaksi, artinya perhitungan harus sudah siap sebelum tenggat, bukan dipicu olehnya.<\/p>\n\n\n\n Hasilnya, transaksi yang sama bisa wajib dilaporkan atau tidak, tergantung persentase kepemilikan yang tepat pada saat itu.<\/p>\n\n\n\n Ketentuan kelompok terorganisasi menambahkan lapisan kompleksitas lain. Pihak-pihak yang bertindak bersama untuk mengendalikan perusahaan diperlakukan sebagai satu kelompok untuk tujuan pelaporan berdasarkan POJK No. 4 Tahun 2024. Di mana kepemilikan tersebar di berbagai entitas atau individu yang bertindak secara terkoordinasi, perusahaan perlu memahami apakah basis pemegang sahamnya mencakup kelompok terorganisasi dan apakah hak suara kolektif kelompok tersebut melampaui ambang batas pelaporan.<\/p>\n\n\n\n XPND memelihara proses verifikasi harian untuk perhitungan hak suara yang valid, memisahkan saham treasury dari penyebut, menerapkan pembulatan ke bawah, dan memantau potensi hubungan kelompok terorganisasi dalam daftar pemegang saham, sehingga corporate secretary memiliki angka yang akurat setiap saat daripada menghitung secara retroaktif ketika transaksi terjadi.<\/p>\n\n\n\n Rapat Umum Pemegang Saham adalah momen di mana keputusan tata kelola perusahaan publik memperoleh kekuatan hukum. Kesalahan perhitungan kuorum atau suara tidak sekadar berarti RUPS perlu diulang. Artinya resolusi yang disahkan dapat digugat, dibatalkan, atau dijadikan dasar perselisihan hukum oleh pemegang saham yang dirugikan.<\/p>\n\n\n\n Dalam kerangka saat ini, proses verifikasi pra-RUPS harus menangani beberapa persyaratan teknis secara bersamaan. Daftar pemegang saham harus mencerminkan kepemilikan terkini berdasarkan hak suara yang valid. Hak suara manajer investasi yang melampaui ambang batas yang mengharuskan pengecualian dari perhitungan kuorum harus diidentifikasi dan dikecualikan dengan benar. Pemungutan suara elektronik harus diadministrasikan dengan benar untuk RUPS hibrida atau sepenuhnya elektronik.<\/p>\n\n\n\n XPND mengelola seluruh urutan persiapan dan administrasi RUPS termasuk tinjauan daftar pemegang saham, verifikasi kuorum, asesmen pengecualian hak suara, administrasi RUPS elektronik, dan dokumentasi pasca-RUPS sehingga setiap resolusi berdiri di atas fondasi hukum yang benar secara teknis.<\/p>\n\n\n\n Penjaminan saham menciptakan kategori risiko yang tidak muncul dalam pemantauan kepemilikan rutin. Pemegang saham utama yang telah menjaminkan saham terhadap pinjaman telah menciptakan potensi perubahan kendali: jika pinjaman gagal bayar dan pihak penerima jaminan mengeksekusi haknya, perusahaan menghadapi peristiwa perubahan kendali tanpa proses regulasi sebelumnya.<\/p>\n\n\n\n Berdasarkan POJK No. 4 Tahun 2024, penjaminan awal dan setiap perubahan selanjutnya dalam persentase yang dijaminkan yang mengubah bilangan bulat adalah peristiwa yang wajib dilaporkan. Tenggat lima hari kerja berarti bahwa pada saat OJK dan pasar diberitahu, situasinya sudah terdokumentasi. Peran corporate secretary adalah memastikan perusahaan mengetahui aktivitas penjaminan oleh pemegang saham utama dan kewajiban pelaporan yang dipicu dipantau serta dipenuhi.<\/p>\n\n\n\n XPND memantau aktivitas penjaminan saham secara berkelanjutan dan memberikan peringatan dini ketika posisi penjaminan mendekati ambang batas yang akan memicu risiko penjualan paksa. Bagi corporate secretary yang perlu melaporkan potensi eksposur perubahan kendali kepada dewan, memiliki data terkini tentang posisi penjaminan adalah fondasi dari laporan tersebut.<\/p>\n\n\n\nYang Berubah Berdasarkan POJK No. 4 Tahun 2024 dan POJK No. 45 Tahun 2024<\/h2>\n\n\n\n
Hak Suara yang Valid: Mengapa Perubahan Perhitungan Menciptakan Risiko Kepatuhan Berkelanjutan<\/h2>\n\n\n\n
RUPS: Di Mana Kegagalan Proses Menjadi Perselisihan Hukum<\/h2>\n\n\n\n
Pemantauan Penjaminan Saham dan Risiko Penjualan Paksa<\/h2>\n\n\n\n